Articles Comments

Headline

Annual Jamkesda Meeting 2011

February 17th, 2011 | Add a Comment

leaflet side A leaflet side B SISTEM JAMINAN KESEHATAN DI ERA DESENTRALISASI KESEHATAN DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEWUJUDKAN COST EFFECTIVE IN QUALITY HEALTHCARE Sistem Jaminan Kesehatan Sosial merupakan salah satu komponen dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan merupakan trend arah reformasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia dan juga dunia. Jaminan kesehatan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah dalam menjamin kesehatan masyarakatnya diperkuat dengan dikabulkannya Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi atas UU No. 40 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan sekaligus amanah konstitusi kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. “Safety and Quality in Health” yang menjadi tema ASM 2011 merupakan materi yang sangat menantang sekaligus menguji komitmen para pelaku kesehatan dalam memperjuangkan keselamatan pasien. Medical error merupakan fenomena yang … Read entire article »

Latest

Pemerintah Tolak Wacana Peleburan BPJS

Rabu, 08 September 2010 20:17 WIB Penulis : Cornelius Eko JAKARTA–MI: Kendati DPR-RI telah meminta agar pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diserahkan pada satu Badan Pelaksana Jaminan Sosial Nasional (BPJS) yang berbentuk badan wali amanah, sehingga praktis sejumlah BPJS yang ada mesti harus dilebur jadi satu, namun pemerintah tetap menolak wacana tersebut. “Pengelolaan SJSN tetap akan diurus oleh beberapa BPJS secara terpisah dengan fungsi masing-masing,” tegas Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri di Jakarta, Rabu (8/9). Rencananya, BPJS baru akan mengurus Jamkesmas diperluas yang mencakup orang miskin dan pekerja informal. PT Askes mengurus kesehatan PNS dan Jamsostek mengurus jaminan sosial tenaga kerja. Menteri BUMN Mustafa Abubakar seratus persen mendukung wacana pemisahan BPJS. … Read entire article »

Askes dan Jamsostek Ditunjuk Sebagai BPJS

Rabu, 08 September 2010 20:11 WIB Penulis : Cornelius Eko PT Jamsostek–MI/Rommy Pujianto/rj JAKARTA–MI: Pemerintah akhirnya hanya menunjuk dua perusahaan asuransi BUMN sebagai Badan Pelaksana Jaminan Sosial Nasional (BPJS). Kedua BUMN itu adalah, PT Asuransi Kesehatan (PT Askes) dan PT Jamsostek. Mereka akan menjalankan amanah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk mengelola asuransi sosial bidang kesehatan pada seluruh warga Indonesia (universal coverage). “Kita putuskan menunjuk dua BUMN sebagai BPJS. Untuk opsi Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas) yang akan diperluas kita usulkan dibentuk BPJS baru,” sebut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri di Jakarta, Rabu (8/9). Turut hadir pada perhelatan itu, antara lain, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menko Bidang … Read entire article »

JAMKESTA DILUNCURKAN AKHIR SEPTEMBER

2 Juta Warga DIY Belum Miliki Asuransi 14/09/2010 08:50:30 YOGYA (KR) – Program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) menurut rencana akan diluncurkan akhir September 2010. Sebanyak 2 juta warga DIY yang belum memiliki jaminan asuransi kesehatan akan dikaver dengan program ini. Mereka diharuskan membayar premi sebesar Rp 5.000 – Rp 7.000 per jiwa. Konsultan program Jamkesta Prof dr Ali Ghufron Mukti MSc PhD mengatakan, dari 3,5 juta penduduk DIY yang belum memiliki jaminan asuransi kesehatan sekitar 1,7 juta-2 juta jiwa. Sedang pemegang kartu Jamkesmas dari data yang ada sekitar 900 ribu jiwa. “Namun ada informasi dari pusat kalau kuota Jamkesmas untuk DIY akan dikurangi menjadi 600 ribu jiwa, sehingga sisanya (300 ribu jiwa) menjadi tanggungjawab daerah”, katanya, kemarin.Untuk menjadi peserta … Read entire article »

Asia Pacific Summit on Health Insurance 2010

Universal coverage: Challenges and Opportunities Sanur Paradise Plaza Hotel, Sanur-Bali, Indonesia 20-23 October 2010 For more information click: http://apshi2010.org/ WELCOME ADDRESS President Obama just successfully pass a Law to ensure universal coverage for all Americans after a very long battle starting in the 1960′s. Several less affluent countries in the Asia Pacific, such as Canada, South Korea, Malaysia, Sri Lanka, Hong Kong, etc had achieved universal coverage earlier. Several other low and middle income countries are struggling to achieve universal coverage at various levels. Socio-cultural, economic, and political environments certainly contribute to processes and outcomes of universal health coverage. Let’s do that in Bali this year! Prof. Hasbullah Thabrany Chairman Indonesian Association of Health Insurance and Managed Care (PAMJAKI) … Read entire article »

Lebih Rp6 Miliar Dana Jamsostek Tak Bertuan

Jakarta (ANTARA) – Sampai saat ini PT Jamsostek telah menyimpan dana lebih dari Rp6 miliar milik peserta yang alamat dan kepemilikannya tidak jelas, atau tak bertuan. Oleh karena itu, PT Jamsostek akan mencari alamat para pemiliknya karena sudah ditinggal sejak sekitar 30 tahun silam, kata Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga kepada pers di Jakarta, Selasa Kepada mereka yang merasa punya atau pernah menjadi peserta Jamsostek untuk segera melapor, dan pihaknya akan memberikan bantuan teknis jika hal itu diperlukan, katanya. Menurutnya, pengembalian dana milik peserta yang lama tidak diurus itu merupakan tanggungjawab PT Jamsostek yang ke depan akan terus menuju ke arah transparansi sebagai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Untuk itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan segera … Read entire article »

Adis In-Touch

Adis In-Touch

Reflecting news and events from the world of health economics and outcomes Welcome Welcome to the first ever issue of Adis in-touch, bringing you a summary of the news and events from the world of health economics and outcomes direct to your inbox. We hope you don’t mind us sending you this first issue unannounced, but we wanted to share … Read entire article »

Jamkesta Diusulkan Pakai Pola Kombinasi

Sabtu, 19 Juni 2010 Yogyakarta, Kompas – Pelaksanaan program jaminan kesehatan semesta DIY diusulkan memakai pola kombinasi, yaitu melalui penarikan premi dan dibiayai pemerintah dari APBD. Penarikan premi ditujukan bagi warga mampu, sedangkan warga miskin dijamin pemerintah. “Dengan sistem ini, ada subsidi silang antara warga mampu atau kaya dan warga miskin. Mereka yang kaya, kan, bisa mandiri,” ujar Ali Ghufron Mukti, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, yang menjadi konsultan program jaminan kesehatan semesta (Jamkesta) DIY, di Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (18/6). Sistem penarikan premi itu dirancang bersifat sukarela dengan biaya premi Rp 7.500 per bulan. Peserta Jamkesta pola premi dapat meningkatkan nilai jaminan kesehatan dengan menambah biaya premi. Mereka yang sudah ikut asuransi komersial tetap diperbolehkan menjadi peserta … Read entire article »

Pengaturan Jamkesda Batal Dijalankan

Pengaturan Jamkesda Batal Dijalankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan batal memberlakukan peraturan untuk menyelaraskan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah karena Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan tidak menyetujui penerapan aturan tersebut. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri, di Jakarta, Rabu (16/6/2010) menyatakan, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 095 tahun 2010 yang diterbitkan untuk menyelaraskan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dengan jaminan kesehatan nasional … Read entire article »

Jamkesta Belum Akan Pakai Sistem Premi

Kamis, 10 Juni 2010 Yogyakarta, Kompas – Realisasi program jaminan kesehatan semesta DIY yang akan diterapkan tahun 2010 tidak akan menggunakan sistem penarikan premi sukarela maupun wajib. APBD provinsi dan kabupaten/kota masih akan membiayai secara penuh. Asuransi kesehatan sosial dengan sistem premi akan diterapkan 2014. “Kalau dalam KUA PPAS (kebijakan umum anggaran-prioritas dan plafon anggaran sementara), anggaran kesehatan ditetapkan 10 persen dari APBD, tidak perlu ada premi,” ungkap Ketua Komisi D DPRD DIY Nuryadi, Rabu (9/6). Menurut Nuryadi, DPRD dan Pemprov DIY memiliki kesamaan pandangan realisasi jaminan kesehatan semesta (Jamkesta) tahun 2010 akan dibiayai dari APBD DIY, sharing dengan APBD kabupaten/kota. Pihak kabupaten/kota juga sudah mendukung rencana itu sehingga hanya perlu pembahasan teknis. Kepala Dinas Kesehatan DIY Bondan Agus … Read entire article »

Next Page »